Beri Edukasi Otonomi Agama, Fakultas Syariah Sukses Gelar Kuliah Umum

SAMARINDA, IAIN NEWS- Fakultas Syariah IAIN Samarinda semakin eksis. Setelah beberapa saat yang lalu menggelar acara Talkshow di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, kini Fakultas Syariah IAIN Samarinda menggelar Kuliah Umum dengan tema Memahami Otonomi Agama dan Keagamaan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada, Samarinda (22/02/2018).

Kegiatan yang diagendakan secara rutin setiap tahunnya ini, dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Staff Ahli Gubernur bidang Revolusi Mental, Prof. Dr. Hj. Siti Muri’ah, M.Pd yang juga adalah Guru Besar IAIN Samarinda, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara UII Yogyakarta Prof. Ni’matul Huda, SH, M.Hum sebagai Narasumber pada Kuliah Umum kali ini, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltim, Drs. KH. Hamri Has, Rektor IAIN Samarinda yang diwakili oleh Wakil Rektor I IAIN Samarinda, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Samarinda, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Samarinda, Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Kaltim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kaltim, Ketua Badan Pengelola Islamic Center Kaltim, Ketua AFSI Kaltim, Kepala Biro AUAK IAIN Samarinda, Direktur Pascasarjana IAIN Samarinda, Para Dekan IAIN Samarinda, Para Dosen IAIN Samarinda, Para Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Samarinda, serta para tamu undangan dari berbagai instansi, sekolah, dan universitas di Kaltim.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Dr. Hj. Darmawati, M.Hum dalam sambutannya menyampaikan prolog untuk Kuliah Umum, “Sebagaimana kita ketahui, pasca reformasi otonomi daerah diperkuat dengan disahkannya UU Otonomi Daerah. Sehingga, daerah –daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai hal, kecuali dalam 5 bidang, salah satunya urusan agama. Jika merujuk pada otonomi daerah ini, maka secara prinsip Pemerintah Daerah tidak mengatur masalah agama, kecuali di Provinsi Aceh Darussalam. Namun dalam praktiknya, banyak muncul Perda yang bernuansa agama. Satu sisi kita syukuri, namun di sisi yang lain semakin membingungkan dan memunculkan pertanyaan, apakah hal ini bersifat otonom atau sentralistik. Oleh karena itu, dilaksanakannya kuliah umum ini diharapkan memberikan pencerahan dan penegasan tentang posisi agama dan keagamaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain juga, tujuan diadakan kuliah umum ini ialah ingin mengakomodir wacana-wacana yang terkait dengan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Samarinda sebagai program studi yang baru,” Ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Rektor IAIN Samarinda yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor I IAIN Samarinda menyampaikan, “Dalam bingkai NKRI, keberagamaan berdasarkan dimensi-dimensi yang beragam tidak dapat diparktekkan berdasarkan aturan-aturan sendiri yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan dan ketidakharmonisan masyarakat beragama dan bernegara. Oleh karena itu, perlu adanyaa tataran, aturan, dan kesepakatan yang jelas tentang bagaimana hubungan antara agama dan Negara dalam bingkai NKRI. Sehingga, Kuliah umum yang digagas oleh Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi sebagai bentuk kontribusi bagi terciptanya keharmonisan beragama, berbangsa, dan bernegara,” tuturnya.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Ni’matul Huda, SH, M.Hum menyampaikan, “Pengaturan tentang agama ini sebenarnya urusan siapa? UU Pemerintah Daerah mengatakan bahwa agama itu tidak diotonomikan. Artinya tidak diberikan kepada daerah, akan tetapi tetap diurus oleh Pusat. Tapi praktek di lapangan tidak seperti itu. Beberapa konflik keagamaan di daerah yang menangani bukan Pemerintah Pusat, akan tetapi Pemerintah Daerah. Jika tidak ada payung hukumnya maka dibuatlah Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan lain-lain. Adanya tarik menarik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks urusan agama ini ternyata tidak mudah. Akan tetapi kita berharap solusi dari permasalahan ini segera dapat ditemukan,” tuturnya.

Dirinya juga menghimbau, agar mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Samarinda dapat mengikuti berbagai kegiatan yang digelar oleh instansi-instansi Negara, salah satunya dengan mengikuti perlombaan debat konstitusi atau debat ketatanegaraan lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai media atau sarana pembelajaran bagi mahasiswa.

Selain Kuliah Umum, acara dirangkai dengan penandatanganan MoU antara Fakultas Syariah IAIN Samarinda dengan Badan Pengelola Islamic Center Kaltim, Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, dan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kaltim.#Hanief

News Reporter
“Terdepan Dalam Pengembangan Peradaban Keislaman Pada Kajian Syariah Dan Hukum Yang Berbasis Pluralitas Keindonesiaan”