Program Studi                                             : Strata Satu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Jurusan                                                         : Pidana Politik Islam

Fakultas                                                        : Syariah

Gelar                                                              : SH

Perguruan Tinggi                                      : IAIN Samarinda

Bulan/Tahun Penyelenggaraan           : 28 Januari 2015

Nomor SK Pendirian Program Studi : Nomor : 551 Tahun 2015

Lokasi Kampus                                           : Jalan H.A.M Riffadin Samarinda Seberang

Telepon                                                          : (0541) 7270222, Fax : (0541) 7268933

Program studi (prodi) Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah salah satu dari tiga Program Studi S1 yang ada di Fakultas Syariah IAIN Samarinda dan berada dalam lingkup jurusan Pidana Politik Islam. Sampai saat ini, Fakultas Syariah memiliki tiga Jurusan Program S1, yang masing masing jurusan memiliki satu program studi. Tiga jurusan itu adalah: Al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga), Muamalat (Hukum Ekonomi Islam), dan Pidana Politik Islam.

Jurusan Pidana dan Politik Islam dan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) diselenggarakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor 551 Tahun 2015  tanggal 28 Januari 2015, dan memulai penerimaan mahasiswa baru sejak bulan Juni 2015.

Jurusan serta program studi ini diselenggarakan atas dasar pertimbangan dinamika perkembangan politik dan hukum nasional pasca reformasi yang ditandai dengan regulasi perpolitikan tanah air yang begitu dinamis. Perkembangan yang dinamis inipun menuntut untuk terselenggaranya pemerintahan yang lebih demoratis dan terciptanya supremasi hukum, menuju tataan kehidupan masyarakat madani.

Reformasi menciptakan nuansa demokratis dan sekaligus membuka kesempatan partisipasi masyarakat pada ruang publik dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik dan hukum. Konsekuensinya, gerakan sosial-masyarakat dan berbagai partai politik dengan ragam identitas bermunculan di ruang publik. Selain itu juga, kajian hukum yang pada era Orde Baru pernah dalam kondisi statis, saat ini mulai kembali didinamisasikan. Sementara dalam lingkup kedaerahan, peraturan daerah dapat diwarnai dengan unsur-unsur religius, lebih-lebih dengan pemberian otonomi pada daerah yang seluas-luasnya sesuai dengan Undang-Undang perubahan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini tentu semakin menambah semangat reformasi dan demokratisasi yang saat ini terus bergulir di Indonesia

Melihat fenomena di atas, Fakultas Syariah IAIN Samarinda turut serta dalam mengambil peran dalam semangat reformasi di Indonesia, khususnya di bidang sosial-politik dan hukum. Selain itu, selama ini berkembang streotipebahwa ilmu-ilmu keislaman tidak mampu menjawab persoalan politik dan hukum, baik yang berskala lokal, nasional, terlebih internasional. Streotipe ini menjadi sebuah tantangan sendiri bagi para akademisi di lingkungan PTKIN. Tantangan ini pulalah yang memicu semangat Fakultas Syariah IAIN Samarinda untuk bergerak mengedukasi masyarakat dan mahasiswa melalui program studi yang secara intens mengkaji bidang Hukum Tata Negara dan siyasah/ketatanegaraan Islam. Pembukaan program studi baru ini sebagai upaya mematahkan streotipe negatif mengenai Islam dan ilmu-ilmu sosial modern yang dianggap tidak terintegrasi secara jelas. Di sisi lain, masih terasa adanya stagnasi pemikiran dan peran umat Islam dalam berkompetisi mengisi dan mengembangkan potensi dirinya sebagai bagian integral antara umat Islam dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, dibukanya jurusan pidana politik Islam dengan prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) ini dapat menjadi pemicu meningkatnya peran umat dalam memajukan bangsa sesuai dengan amanat UUD dan semangat reformasi yang telah kita rasakan bersama.