Pusat Kajian HALAL Fakultas Syariah IAIN Samarinda Berpartisipasi Mendukung Penerapan UU Jaminan Produk Halal

Pusat Kajian Halal Fakultas Syariah IAIN Samarinda berpartisipasi mendukung penerapan UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk Halal dan Perda Kaltim nomor 2 tahun 2014 tentang Tata Kelola Produk Halal dan Hiegenis di Kalimantan Timur.

penandatanganan Dukungan bersama

Samarinda, 21 November 2019

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah, mengundang para stakeholder dalam sosialisasi tindak lanjut undang2 nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Paraturan Daerah Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2014 tentang Tata Kelola Produk Halal dan Hiegenis.

Kegiatan “Rapat Koordinasi” dengan tema “PAHALA untuk Kalimantan Timur” diketuai oleh Ibu Dr. Rosmelati. M. Kes yang dihadiri oleh para stakeholder Penjaminan Produk Halal di Kalimantan Timur, diantaranya Bapak Kanwil Kementerian Agama Kaltim, para Kakanmenag, kepala dinas peternakan, dinas perindustruan, dinas kesehatan, dan jajarannya, Direktur LPPOM MUI KALTIM, Komunitas UMKM KALTIM, BORNEO UMKM KALTIM, dan juga perwakilan Perguruan Tinggi yaitu Pusat Kajian Halal IAIN Samarinda.

Acara ini dikemas dengan metode sharing, diskusi, dan rapat koordinasi dengan pemateri. Bapak Drs. Cecep Kusasi perwakilan Badan Penyelenggara jaminan produk Halal BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan bahwa UU tentang jaminan produk halal ini sudah di tanda tangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014, maka setelah 5 tahun dikeluarkannya peraturan tersebut, per 17 Oktober 2019 haruslah ditetapkan, dan maksimal 5 tahun ke depan peraturan ini haruslah sudah berjalan.

Beliau juga menambahkan bahwa nantinya semua produk sandang pangan, obat, kosmetik, maupun jasa mestilah bersertifikat halal. dan juga telah ditetapkan dalam UU JPh bahwa para pelaku usaha yang tidak mengurus sertifikasi halal maka akan dikenakan denda yaitu 5 tahun penjara dan atau denda sejumlah 2 Milyar Rupiah.

Bapak Cecep Kusasi juga menjelaskan alur proses sertifikasi halal yang kini ditangani oleh BPJPH KEMENAG.

Pada kesempatan kali ini juga, BPJPH melakukan penandatanganan MoU antara BPJPH dan Lppom MUI KALTIM sebagai satu-satunya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang sudah tersertifikasi di Kalimantan Timur.

All-focus

Melalui Undang-undang JPH, BPJPH memberikan kesempatan kepada seluruh instansi yang memiliki kompetensi untuk menjadi calon LPH BPJPH dengan syarat yang telah ditetapkan dalam undang undang, diantaranya adalah telah memiliki minimal tiga orang auditor halal, memiliki kantor, dan laboratorium.

Selain Bapak Cecep, Ibu Rosmelati juga menjadi narasumber pada kesempatan ini, dalam presentasinya beliau menjelaskan bahwa laboratorium di Dinas peternakan yang beliau pimpin merupakan salah satu laboratorium yang telah dterakreditasi di Kalimantan Timur, dan beliau sangat mendukung penerapan UU JPH ini dengan menyatakan siap membantu dalam hal identifikasi produk non halal di Laboratorium tersebut. Pada Kesempatan tersebut juga, seluruh peserta menyaksikan video laboratorium yang kini dapat melayani lebih dari 400 cek produk perbulannya.

IAIN Samarinda melalui Pusat Kajian Halal sangat mendukung penerapan undang undang Jaminan Produk Halal di Kota Samarinda. Karena dengan adanya sertifikat halal tentunya akan memberikan kenyamanan dan kepastian kepada konsumen muslim terhadap kehalalan produk yg dikonsumsi dan juga digunakan.

Pusat Kajian Halal merupakan salah satu lembaga semi otonom yang ada di Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang bergerak pada kajian, riset, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang kajian halal. kini PUKAHA FASYA telah memiliki kantor sekretariat di Laboratorium Terpadu IAIN Samarinda lantai 2 Kampus 2 IAIN Samarinda, juga telah memiliki anggota pengurus harian serta lebih dari 60 relawan yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Samarinda.

News Reporter
“Terdepan Dalam Pengembangan Peradaban Keislaman Pada Kajian Syariah Dan Hukum Yang Berbasis Pluralitas Keindonesiaan”