Pusat kajian Halal Fakultas Syariah menjadi salah satu stakeholder yang dilibatkan dalam rapat koordinasi Pengawasan Jaminan Produk Halal di Provinsi Kalimantan Timur. Tenggarong, Hari Kamis, 08 Juli 2021. Kegiatan ini diselenggarakan oleh bagian Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Hadi Mulyadi sebagai Pengarah Jaminan Produk Halal di Kalimantan Timur. Dalam sambutannya beliau berpesan bahwa “Penyelenggaraan jaminan produk halal adalah tanggung jawab kita semua, seluruh pihak harus terlibat untuk menerapkan UU JPH dan juga UU Cipta Kerja.” Beliau juga berpesan, “Untuk menuju kesuksesan dibutuhkan 5 hal yaitu kerja keras dan sungguh-sungguh, tulus ikhlas, bekerja dengan cinta, bekerjasama dengan baik dan selalu berdoa. Maka untuk mensukseskan apapun program kita, harus mengacu kepada 5 prinsip tersebut.”

Acara sosialisasi ini menghadirkan Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Marsuki melalui zoom meeting. Dalam paparannya beliau menjelaskan regulasi terbaru terkait sertifikasi halal. Dan juga kebijakan pemerintah dalam menerapkan UU Jaminan Produk Halal dan juga Hak Cipta Kerja.

Direktur Pusat Kajian Halal Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang dalam hal ini diwakili oleh Maisyarah Rahmi HS, LC , M.A., PhD ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi bersama kepala BPJPH serta perwakilan stakeholder lainnya dari LPPOM MUI Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Drh. H. Sumarsongko, Kepala UPTD Lab Keswan Kesmavet Kaltim, dan peserta lain.

Dalam kesempatan ini Maisyarah melaporkan bahwa Pusat Kajian Halal Fakultas Syariah memiliki satu gerakan dalam rangka mendukung penerapan kewajiban Sertifikasi Halal yaitu Gerakan Sadar Halal. Yang mana bersama relawan dan duta Halal Pukaha Fasya juga aktif memberikan sosialisasi kepada mahasiswa dan masyarakat melalui seminar halal, dan juga pendampingan UMKM serta bekerjasama dengan beberapa pihak dalam hal penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pukaha Fasya juga sedang mempersiapkan laboratorium halal bersama dengan auditor halal agar beberapa tahun ke depan dapat menjadi calon Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal atas produknya.

Maisyarah juga mengharapkan adanya kolaborasi yang baik antara seluruh pihak pemerintah dan juga perguruan tinggi dalam upaya mempersiapkan SDM yang mencukupi untuk mengoptimalkan program pemerintah terkait jaminan produk halal.

Hal ini direspon positif oleh kepala BPJPH, sehingga nantinya dapat menjadi pihak yang pro aktif mendukung dan menjadi bagian dari pengawas produk halal, terutama di Kaltim.

Kegiatan rakor ini dilanjutkan dengan pemaparan beberapa pihak dari tim pengawas Jaminan Produk Halal dari Dinas Perindagkop, Dinas Kesehatan, Badan Perlindungan Konsumen dan Dinas Keswan Kesmavet Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi ini, diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

  • Tim sepakat untuk melakukan beberapa pertemuan rutin, minimal 3 bulan sekali yang akan difasilitasi oleh Biro Kesra selaku Sekretaris Tim.
  • Tim akan membuat Program Aksi Kerja sesuai dengan schedule.
  • Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tim
  • Melaporkan hasil evaluasi kerja kepada Gubernur Kalimantan Timur.
  • Mengusulkan untuk diadakannya revisi SK. Gubernur Kaltim Nomor: 524/K.391/2020 tanggal 1 Juli 2020, bahwa yang semula diketuai oleh Kadis Perindagkop. & UKMM Provinsi.

Leave a Comment